Mempelajari Tugas PjPHP dan PPHP

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) merupakan salah satu Pengelola PBJ sama halnya seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun, memiliki tugas yang berbeda.

Secara umum tugas PjPHP atau PPHP adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Jika pada peraturan pengadaan sebelumnya, yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010), pengelola PBJ ini disebut Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), diubah menjadi “pemeriksa”.

Perubahan nomenklatur tersebut merupakan salah satu upaya mempertegas fungsi PjPHP/PPHP yang dulunya seakan-akan menjadi pihak yang harus bersinggungan dan harus ikut bertanggung jawab atas hasil pekerjaan, sekarang lebih pada fungsinya, yaitu hanya memeriksa administratif hasil pekerjaan.

 

Siapa itu PjPHP dan PPHP?

 

PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang memiliki tugas untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sementara itu PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari definisi tersebut dapat ditafsirkan bahwa PjPHP terdiri dari 1 (satu) orang sehingga mengerjakan tugasnya terkait dengan pekerjaan yang memiliki nilai tidak terlalu besar (paling banyak Rp. 200.000.000,00). Sedangkan PPHP merupakan tim yang memiliki beberapa anggota sehingga lebih dari 1 (satu) orang dengan nilai pekerjaan yang besar, paling sedikit Rp. 100.000.000,00 untuk pekerjaan Jasa Konsultansi dan paling sedikit Rp. 200.000.000,00 untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

SOP Penetapan PjPHP/PPHP oleh PA atau KPA

 

Standar opersional prosedur (SOP) dalam penetapan PjPHP/PPHP oleh PA atau KPA yaitu dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti terkait dengan sumber daya aparatur dalam organisasinya serta kompleksitas paket pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PjPHP atau PPHP sebagaimana telah diatur dalam Pasal (10) Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

  • memiliki integritas dan disiplin;
  • memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
  • memahami administrasi proses pengadaan barang/jasa;
  • menandatangani Pakta Integritas;

Untuk paket pekerjaan yang sama PjPHP/PPHP dilarang merangkap menjadi PPK dan/atau anggota pokja pemilihan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proporsi tugas dan fungsi PjPHP atau PPHP berjalan sebagaimana mestinya.

Alur Serah Terima Pekerjaan

Berikut bagan alur serah terima hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia :

 

 

Dari bagan alur serah terima pekerjaan tersebut dapat disimpulkan bahwa PjPHP/PPHP ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan ketika pejabat penandatanganan kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. Bagan di atas mengilustrasikan sebelumnya sudah dilakukan proses serah terima antara penyedia dengan pejabat penandatanganan kontrak, sehingga fungsi PjPHP/PPHP sangat jelas hanya memeriksa administrasi dan tidak terlibat dalam memeriksa hasil pekerjaan.

Dalam Peraturan LKPP 9/2018 menegaskan PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif untuk memastikan  proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dokumen yang diperiksa meliputi:

  • dokumen program/penganggaran;
  • surat penetapan PPK;
  • dokumen perencanaan pengadaan;
  • RUP/SIRUP;
  • dokumen persiapan pengadaan;
  • dokumen pemilihan penyedia;
  • dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan); dan
  • dokumen serah terima hasil pekerjaan;

PjPHP/PPHP harus memahami setiap dokumen perencanaan sampai dengan dokumen serah terima hasil pekerjaan yang akan diadakan serta memahami jenis-jenis kontrak yang digunakan. Apabila pemeriksaan administratif sudah selesai, PjPHP/PPHP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif (BA-HPA). Namun, jika ternyata hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP menyampaikannya kepada PA/KPA. Lalu, PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif tersebut.

Salah satu dasar hukum Perpres 16/2018 adalah Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perubahan nomenklatur dari penerima menjadi pemeriksa merupakan bentuk tertib administrasi yang ingin dicapai dalam proses pengadaan sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. Selain itu, tertib administrasi tersebut ditujukan untuk menghindari kesalahan administrasi yang sering dipidanakan di kemudian hari.

Demikian penjelasan mengenai Tugas PjPHP dan PPHP ini, semoga menjadi bahan diskusi bagi dunia pengadaan. Dan juga menjadi sudut pandang yang lain terkait bagaimana nasib para pengelola pengadaan barang/jasa ke depannya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *