Syarat dan Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Seiring dengan keluarnya regulasi pengadaan barang dan jasa terbaru, yakni Perpres No 16 Tahun 2018, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus beradaptasi lagi dengan syarat dan tugas pejabat pembuat komitmen (PPK).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan salah satu tokoh penting dalam pengadaan barang dan jasa, karena PPK merupakan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa mulai dari segi administrasi, teknis hingga masalah finansial.

Di masa lampau, jabatan pejabat pembuat komitmen (PPK) dianggap sebagai “jabatan basah” yang  memakmurkan orang-orang di sekelilingnya, tak terkecuali bagi dirinya sendiri. Tak hayal, pada zaman tersebut banyak pejabat struktural yang berlomba-lomba untuk menjadi PPK.

Berbeda dengan era reformasi ini seperti saat ini, jabatan PPK menjadi momok bagi birokrat dikarenakan mudah sekali dicari-cari kesalahan, terkait dengan permasalahan di dalam pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa. Sudah menjadi hal yang lumrah, jika kasus tindak pidana korupsi terkait PBJ maka akan menyeret PPK dan penyedia atau rekanan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dokumen kontrak merupakan konsekuensi yuridis yang dibuat oleh PPK dan penyedia.

 

Syarat Menjadi PPK

 

Syarat menjadi PPK diatur di dalam Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaku PBJ dengan tegas, yaitu terdiri dari 4 syarat wajib yang harus dipenuhi dan 2 syarat pilihan :

  1. Memiliki integritas dan disiplin;
  2. Menandatangani Pakta Integritas;
  3. Memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
  4. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara. Jika tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan memiliki golongan ruang paling rendah III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
  5. Memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan (pilihan); atau
  6. Memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pilihan).

 

Kompetensi dan Tugas PPK

 

Untuk menjalankan proses pengadaan barang/jasa agar dapat berjalan lancar, PPK harus memiliki kompetensi dalam pengendalian suatu kontrak.

PPK ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA), tidak diperbolehkan dilimpahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menetapkan PPK.

Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) disebutkan PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas :

  1. menyusun perencanaan pengadaan;
  2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. menetapkan rancangan kontrak;
  4. menetapkan HPS;
  5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  7. menetapkan tim pendukung;
  8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  11. mengendalikan Kontrak;
  12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  15. menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

  1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Mengingat tugas dan peran PPK yang begitu besar seperti yang telah disampaikan di atas, maka seorang yang diangkat dan ditetapkan sebagai PPK haruslah seorang yang memiliki pengetahuan terhadap siklus atau tahapan pengadaan barang/jasa.

Proses pengadaan barang/jasa terbagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu tahapan persiapan, pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan kontrak, dan masa serah terima pengadaan barang/jasa.

Dalam mengawali proyek tender pemerintahan, PPK akan mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa unit kerja atau OPD, menyusun KAK, Spesifikasi Teknis, menetapkan HPS, menyusun SSUK dan SSKK, dan membuat draft/konsep rancangan kontrak.

Agar proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, PPK perlu melakukan pengendalian terhadap semua tahapan. Pengendalian ini antara lain sebagai berikut :

1. Pengendalian dokumen pemilihan (KAK, Spesifikasi Teknis, HPS, SSUK, SSKK, dan draft kontrak);

2. Pengendalian waktu pemilihan penyedia barang/jasa;

3. Pengendalian Kontrak:

  • waktu pelaksanaan kontrak,
  • kualitas dan kuantitas barang/jasa,
  • fungsionalitas barang/jasa, dan
  • Lokasi akhir serah terima barang/jasa.

 

Pengendalian Kontrak oleh PPK

 

Tujuan dilakukannya kegiatan pengendalian pelaksanaan kontrak adalah agar para pelaku pengadaan dapat memastikan bahwa sasaran atau target yang ditetapkan di dalam kontrak pengadaan barang/jasa akan tercapai. Sasaran atau target yang perlu dikendalikan oleh PPK meliputi pemenuhan terhadap syarat kualitas, persyaratan waktu, dan persyaratan biaya.

Cara yang ditempuh oleh PPK dalam kegiatan pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa adalah dengan memastikan para phak yang terlibat menjalankan kewajibannya masing-masing sesuai ketentuan yang telah disepakati di dalam kontrak.

Kegiatan pengendalian kontrak bukan hanya perlu dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK), tetapi juga melibatkan penyedia barang/jasa. Hal tersebut mengingat ketika para pihak telah terlibat di dalam suatu kontrak pengadaan barang/jasa, maka masing-masing pihak telah menjadi suatu entitas dan memiliki tujuan yang sama. Sehingga, kegiatan pengendalian pelaksanaan kontrak merupakan kontribusi dari berbagai pihak yang terlibat di dalam kontrak tersebut.

Dokumen kontrak umumnya memuat :

  1. Surat Perjanjian;
  2. Penawaran penyedia barang/jasa dan daftar kuantitas dan harga;
  3. Syarat-syarat umum kontrak;
  4. Syarat-syarat khusus kontrak;
  5. Spesifikasi atau kerangka acuan kerja;
  6. Gambar-gambar;
  7. Dokumen lainnya.

Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa menggambarkan tentang :

  1. Titik-titik kritis pelaksanaan pekerjaan yang menjadi objek pengendalian pelaksanaan kontrak;
  2. Penyebab risiko dan risiko yang ditimbulkan apabila titik-titik kritis pelaksanaan kontrak tersebut tidak terkendali;
  3. Prosedur pengendalian kontrak untuk mengantisipasi timbulnya risiko-risiko potensial yang ada.

Dari sedikit gambaran di atas, dapat diketahui bahwa beban kerja seorang PPK sangatlah berat dan komplek. Apalagi saat ini dengan diterbitkannya Perpres No. 16 Tahun 2018, dimana tugas PjPHP dan PPHP hanyalah bersifat administrasi saja.

Perbedaan Kedudukan PPHP dan PPK dalam Serah Terima Pekerjaan

 

Dalam Pengadaan Barang/Jasa setelah proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dan pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan kontrak kerja dengan PPK, maka proses yang tidak kalah penting adalah serah terima pekerjaan. Di dalam proses serah terima pekerjaan terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yakni PPK, Penyedia barang/Jasa dan PPHP.

PPK adalah pejabat pembuat komitmen yang melakukan perjanjian dengan penyedia barang/jasa yang dituangkan di dalam dokumen perjanjian kerja (kontrak). PPK ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

Lantas siapa itu PPHP atau PjPHP?

Ya! PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Sementara itu, PPHP berbentuk tim memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Perubahan perananan PjPHP/PPHP dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Perpres No. 16/2018 ini yang terbatas pada masalah administrasi menuntut peranan yang lebih besar dari PPK, dimana PPK akan berperan besar dalam menerima atau menolak barang/jasa yang diadakan.

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia akan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. Selanjutnya, PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Dan pihak yang terlibat di dalam kontrak, yakni PPK dan Penyedia, menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).

Setelah ditandatanganinya BAST tersebut, PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA. Kemudian, PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.

PPHP atau PjPHP tidak dapat menyatakan suatu pekerjaan tersebut selesai, namun hanya dapat memberikan masukkan kepada PPK dalam bentuk berita acara terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Sedangkan PPK adalah pihak yang menerima pekerjaan dan selanjutnya menyatakan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa telah selesai sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak.

 

Kesimpulan

 

Menjadi catatan penting bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaku pengadaan lainnya baik di pusat maupun di daerah, bahwa pengadaan barang/jasa, yang berlandaskan pada kontrak/perjanjian, merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan kemampuan.

Seorang PPK merupakan ujung tombak kesuksesan tender yang mengatur proses pelaksanaan PBJ, sehingga apabila kemudian diserahkan kepada seorang PNS yang belum memahami di setiap aspek dan tahapannya, maka dikhawatirkan output proyek tidak akan tercapai sesuai dengan yang dibutuhkan.

Hanya orang yang memenuhi syarat sebagai PPK sebagaimana amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang akan mampu mengawal PBJ hingga menghasilkan hasil pekerjaan yang berkualitas, namun tetap terbebas dari masalah hukum.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *