Apa itu Swakelola, Tipe dan Kontrak Pekerjaan Swakelola

Pekerjaan swakelola menjadi salah satu jenis pekerjaan primadona di perkampungan atau di desa. Hal ini dikarenakan sifat gotong royong yang masih tumbuh subur di kampung dari pada di kota besar. Contohnya seperti pekerjaan pembersihan atau perbaikan pintu irigasi. Namun, tidak menutup kemungkinan pekerjaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola juga masih banyak yang bisa dikerjakan di kota-kota seperti pelatihan, workshop, seminar, diklat dan sejenisnya.

Lalu, apa sih sebenarnya pekerjaan swakelola dalam pengadaan barang/jasa pemerintah itu? Dan terdiri berapa jenis pekerjaan swakelola itu? Simak penjelasannya di bawah ini.

 

Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik yang memiliki keahlian profesional, sumber daya teknis, maupun tenaga upah borongan.

Penyelenggara Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Swakelola dibagi menjadi 4 tipe, yaitu sebagai berikut:

  • Swakelola Tipe I, yaitu pekerjaan Swakelola yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran;
  • Swakelola Tipe II, yaitu pekerjaan Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dikerjakan oleh K/L/PD lain pelaksana Swakelola;
  • Swakelola Tipe III, yaitu pekerjaan Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dikerjakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; dan
  • Swakelola Tipe IV, yaitu pekerjaan Swakelola yang direncanakan oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dikerjakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Jenis Pekerjaan Swakelola

Berikut ini adalah jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola adalah sebagai berikut:

  1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) serta sesuai dengan tugas pokok K/L/PD. Misalnya bimbingan teknis (bimtek), workshop dan lain-lain;
  2. Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat. Misalnya perbaikan pintu irigasi/pintu pengendalian banjir, pengelolaan sampah di pemukiman, atau pembangunan/peremajaan kebun rakyat, dan pekerjaan sejenis lainnya;
  3. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa atau Pelaku Usaha; Misalnya pekerjaan pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar, pengadaan barang/jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni, dan pekerjaan sejenis lainnya;
  4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar; contoh: Pengangkutan/pengerukan sampah pada instalasi pompa, penimbunan daerah rawa dan lain-lain;
  5. Jasa penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan. Misalnya pelatihan keahlian/keterampilan, workshop pengadaan barang/jasa pemerintah dan pekerjaan jasa penyelenggaraan diklat sejenis lainnya;
  6. Pekerjaan jasa survei, pemrosesan atau pengolahan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu; Misalnya  penyusunan/pengembangan peraturan perundang-undangan, dan pekerjaan sejenis lainnya;
  7. Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dikerjakan oleh K/L/PD yang bersangkutan; contoh: Pencetakan ijazah, pembuatan soal ujian dan pembuatan sistem keamanan informasi, dan pekerjaan lain sejenisnya;
  8. Pekerjaan barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; contoh: Pembuatan film animasi, tarian musik, sayembara atau kontes, pembuatan permainan interaktif dan pekerjaan sejenis lainnya;
  9. Pekerjaan barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau masyarakat, contoh: produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok Masyarakat, produk Kelompok Masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan;
  10. Barang/jasa yang masih dalam penelitian dan pengembangan teknologi atau metode kerja sebagai proyek percontohan (pilot project) sehingga belum dapat disediakan atau oleh Penyedia Barang atau Pelaku Usaha dalam negeri; contoh: pengembangan senjata keperluan militer, penelitian konstruksi tahan gempa, pembuatan prototipe sumur resapan, dan pekerjaan sejenis lainnya.

Tahapan Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

Pengadaan barang/jasa yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola adalah pengadaan dalam bentuk pekerjaan (membuat sesuatu atau melaksanakan kegiatan) bukan membeli barang yang sudah jadi.

Dalam pengadaan secara swakelola pelaksana swakelola benar-benar bekerja melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan barang/jasa melalui tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pengawasan, tahapan penyerahan, dan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Yang sering menjadi masalah adalah dikarenakan waktu menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) tidak ditetapkan terlebih dahulu cara pengadaannya. Hal ini yang menimbulkan kebingungan dikemudian hari pada saat pelaksanaan pekerjaan apakah akan dilalksanakan melalui Penyedia ataukah Swakelola.

Pekerjaan swakelola bukan berarti penyelenggaraannya akan dikelola sendiri, dan bukan berarti uang APBN atau APBD kemudian digunakan untuk membeli sendiri ke toko. Jika membeli barangnya ke toko artinya pekerjaan tersebut merupakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dimana toko yang menjadi Penyedia Barangnya.

Misalkan sebuah sekolah diberikan bantuan dari dana APBN atau APBD untuk perbaikan fasilitas dan pengadaan soal ujian akhir semester (UAS), dalam petunjuk teknis disebutkan bahwa pengadaannya dilaksanakan dengan cara swakelola, kemudian pihak sekolah membelanjakan uangnya untuk membeli fasilitas sarana dan prasarana dan juga membeli buku kumpulan soal ujian sekolah.

Maka contoh di atas merupakan sebuah kesalahan dalam memahami apa itu pekerjaan swakelola. Jika sudah membutuhkan penyedia itu berarti sudah bukan swakelola lagi. Apabila terpaksa harus ada item pekerjaan yang dilakukan melalui Penyedia, maka untuk item pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode pemilihan penyedia, bukan swakelola.

 

Hak dan Kewajiban PPK dan Pelaksana Swakelola

 

Berikut ini adalah hak dan kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kontrak pekerjaan swakelola:

  1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh  Pelaksana Swakelola;
  2. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
  3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola demi mencapai kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

Sementara itu berikut hak dan kewajiban Pelaksana Swakelola dalam kontrak pekerjaan swakelola:

  1. Menagih atu menerima pembayaran setelah pelaksanaan pekerjaan selesai (serah terima pekerjaan) sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  2. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  3. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan secara periodik (harian, mingguan, dan bulanan) kepada PPK ;
  4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tidak melebihi jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  5. Membuat dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK;
  6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  7. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

Demikianlah penjelasan mengenai apa itu pekerjaan swakelola, apa saja tipenya, dan tahapan proses pelaksanaan swakelola.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *