Tujuan, Prinsip dan Aspek Reformasi Birokrasi Serta Arah Kebijakannya

Setiap kementerian atau lembaga pelayanan publik harus merealisasikan reformasi birokrasi di lingkungan instutisinya dan haruslah di-manage dengan baik, karena dalam pelaksanaan reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan diperlukan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Seluruh elemen kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) didorong untuk mereformasi diri baik dari segi birokrasi maupun pelayanan yang diberikan terhadap publik serta hasil pembangunan yang nantinya akan dirasakan oleh seluruh warga masyarakat tanah air.

Sebagai motor penggerak utama dan agent of change, reformasi birokrasi dijalankan oleh pejabat tertinggi seperti presiden dalam suatu negara atau menteri/kepala lembaga pada suatu departemen dan kementerian negara/lembaga negara.

 

Ilustrasi Reformasi Birokrasi

 

Pengertian Reformasi Birokrasi

 

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. 

Reformasi birokrasi secara naluri harus dilakukan karena tatanan pemerintahan yang baik pada suatu masa, dapat menjadi tidak sesuai lagi karena perkembangan zaman. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, tepat, dan profesional dari hasil reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga pelayanan publik.

Dasar Hukum Reformasi Birokrasi

 

Kementerian/Lembaga pemerintahan di Indonesia dengan leading sectornya yang berada di Kemenpan RB dengan diatur oleh Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Reformasi Birokrasi serta Permenpan RB No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi berkewajiban dalam menjalankan reformasi birokrasi di indonesia.

Setiap kementerian/lembaga di Indonesia sekarang ini sedang ikut dalam proses road map reformasi birokrasi dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Tujuan Reformasi Birokrasi

 

Pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki beberapa tujuan, yaitu:

  1. Mewujudkan pembangunan bangsa sesuai dengan cita-cita prokalamasi.
  2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan laporan.
  3. Memperbaiki kinerja organisasi sesuai dengan tantangan yang sedang dan yang akan dihadapi, menyelaraskan dengan kebutuhan strategis yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.

 

Faktor Penyebab Diperlukannya Reformasi Birokrasi

 

Berbagai faktor penyebab diperlukannya reformasi birokrasi yang sudah sangat di kenal dan dirasakan masyarakat, antara lain:

  1. Ketika setiap mengurus sesuatu di kantor pemerintah merasakan prosedur yang berbelit-belit, lamban atau membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang besar termasuk biaya-biaya tambahan, atau pelayanan yang kurang ramah.
  2. Terjadinya budaya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di sebuah lingkungan K/L/PD.
  3. Merealisasikan pendekatan baru untuk menjalankan fungsi pelayanan publik yang lebih baik ke arah manajerial daripada sekedar administratif.
  4. Diperlukannya respon terhadap skala penanganan dan cakupan tugas pemerintah.
  5. Diperlukannya penataan ulang ribuan proses yang tumpang tindih yang terjadi di antara fungsi-fungsi di lembaga pemerintahan tersebut.

Kenyataan tersebut di atas memberi suatu isyarat bahwa reformasi birokrasi perlu dilakukan dalam rangka perubahan yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat.

Prinsip Reformasi Birokrasi

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, reformasi birokrasi di lingkungan K/L/PD berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut ini:

  1. Outcomes oriented, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi harus dirancang untuk mencapai hasil (outcomes) yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.
  2. Terukur (measurable), yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan outcomes oriented harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya.
  3. Efisien, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan outcomes oriented harus memerhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional.
  4. Efektif, yaitu reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran reformasi birokrasi.
  5. Realistik, yaitu outputs atau outcomes dari pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi ditentukan secara realistik dan dapat dicapai secara optimal.
  6. Konsisten, yaitu reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk individu pegawai.
  7. Sinergi, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi harus bersinergi antara satu kegiatan ke kegiatan lainnya sehingga memberikan dampak positif bagi program lainnya, dan harus menghindari adanya tumpang tindih antar program di setiap instansi.
  8. Inovatif, yaitu reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi K/L/PD untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan best practices untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.
  9. Kepatuhan, yaitu reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  10. Dimonitor, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan pengawasan untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik sehingga target dapat dicapai.

 

Aspek-Aspek Reformasi Birokrasi di Lingkungan K/L/PD

 

Dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan K/L/PD mencakup orientasi keluar (outward looking) maupun orientasi ke dalam (inward looking).

Orientasi keluar mengandung maksud untuk mewujudkan birokrasi yang makin baik, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern dalam melayani masyarakat yang memang merupakan subjek kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan.

Orientasi kedalam dimaksudkan untuk mampu terus menerus mengadakan perbaikan-perbaikan dalam proses reorientasi internal di lingkungan K/L/PD guna terwujudnya public bureaucracy/public governance yang makin berkualitas.

Reformasi birokrasi yang berfungsi sebagai bentuk upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek reformasi birokrasi pada penerapan pelayanan prima, yaitu :

  1. Perubahan cara berfikir
  2. Penataan peraturan perundang- undangan
  3. Penguatan organisasi
  4. Penataan tata laksana
  5. Manajemen SDM aparatur
  6. Penguatan pengawasan
  7. Penguatan akuntabilitas kinerja
  8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

 

Arah kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan K/L/PD dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui:

  1. Penataan kembali  tugas dan fungsi-fungsi K/L/PD agar dapat bekerja lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif;
  2. Peningkatkan efektifitas dan efisiensi ketata-laksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
  3. Penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
  4. Peningkatan program kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi sehingga meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai;
  5. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan Egovernment dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
  6. Dilaksanakan secara berkelanjutan dengan terus melakukan perbaikan atau pembentukan sesuatu yang baru; serta penyempurnaan tiada henti.

Dari penjelasan di atas, maka reformasi birokrasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap tingkah laku (the ethics being). Arah yang akan dicapai reformasi birokrasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.

Semoga penjelasan mengenai apa itu reformasi birokrasi, tujuan dan aspek-aspeknya dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *