Pusdiklat PBJ LKPP Menyelenggarakan FGD Evaluasi Pelayanan Publik

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi pelayanan publik Tahun 2021, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pusdiklat PBJ LKPP), menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga Lingkup Wilayah II Tahun 2021 dengan metode desk evaluation bersama tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN RB) secara daring pada Kamis, (7/10).

Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menilai enam aspek di antaranya kebijakan, profesionalisme Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi di lingungan Pusdiklat PBJ LKPP.

Kepala Pusdiklat PBJ LKPP Hardi Afriansyah menyampaikan, hasil evaluasi pelayanan publik LKPP terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 dan 2020, Pusdiklat PBJ LKPP berhasil memperoleh kategori nilai A (Sangat Baik) dan kategori nilai A (Pelayanan Prima) pada tahun 2021.

“Pusdiklat PBJ LKPP akan terus berupaya meningkatkan dan memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat melalui berbagai inovasi yakni pengembangan program pembelajaran Massive Open Online Course (MOOC) dan metode Distance Learning yang telah berlangsung secara massif di seluruh Indonesia sehingga peserta dapat belajar mandiri melalui sistem tanpa dibatasi waktu dan tempat. Data Pusdiklat PBJ LKPP Januari-September 2021 menunjukkan Pusdiklat PBJ LKPP telah melayani 2.154 peserta.” Ungkap Hardi.

Guna penguatan fungsi layanan, Pusdiklat LKPP memiliki 81 layanan Lembaga Pelatihan dan Pendidikan (LPP) PBJ yang terakreditasi baik LPP pemerintah, LPP swasta, dan perguruan tinggi di pusat maupun di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, 64 program pelatihan baik kompetensi SKJ, kompetensi SKKNI, dan program tematik. Pusdiklat LKPP juga memiliki 30 orang pegawai untuk terus memberikan layanan terbaik, dan diperkuat oleh 428 orang fasilitator dari seluruh Indonesia.

Selain itu, Pusdiklat PBJ LKPP bekerja sama dengan pihak internal dan eksternal LKPP yakni lembaga training internasional, membangun procurement academy dengan perguruan tinggi, dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat yang seluruhnya terintegrasi dalam Learning Management System (LMS) yang berbasis MOOC, serta mengembangkan Knowledge Management System (KMS).

Masukan dan saran dari tim evaluator KemenPAN RB, terhadap evaluasi pelayanan publik Tahun 2021 di lingkungan Pusdiklat PBJ LKPP, diharapkan dapat menjadi reviu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik agar terus memberikan layanan publik yang prima. Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai kunci utama indikator keberhasilan reformasi birokrasi untuk menggerakkan perekonomian nasional.

Sumber: LKPP

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *