Mengenal Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan lembaga yang menjalankan administrasi pemerintahan serta program pelayanan dan kegiatan pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat harus diimbangi dengan kinerja perangkat daerah yang baik, sehingga tujuan daerah itu dapat diwujudkan.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan Daerah tersebut akan mengatur mengenai susunan, kedudukan, dan tugas pokok OPD. Selanjutnya rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota.

 

 

Pengertian OPD

 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah suatu unit kerja yang dibentuk pemerintah daerah yang bertugas dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga pemerintah daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Perangkat daerah dibentuk sesuai dengan urusan-urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

Urusan-urusan pemerintah yang dimaksudkan bukan hanya urusan pemerintah daerah namun juga urusan pemerintah pusat yang memiliki perwakilan di daerah. Urusan perangkat daerah dibedakan menjadi dua urusan yaitu:

  • Urusan wajib

Urusan wajib meliputi urusan pemerintah yang mendasar

  • Urusan pilihan

Urusan pilihan meliputi urusan-urusan yang dibutuhkan di wilayah tersebut.

 

Klasifikasi atau Jenis-Jenis Nomenklatur OPD

 

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan bentuk atau nomenklatur sebagai berikut.

  • Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Sekretariat Daerah (Sekda), Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.
  • Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Sekretariat Daerah (Sekda), Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

Pembentukan Dinas atau Badan diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil).

Pengklasifikasian urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas terdiri dari 12 kategori dinas dengan nomenklatur sebagai berikut:

  • bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
  • bidang kesehatan;
  • bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
  • bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  • bidang kependudukan dan catatan sipil;
  • bidang kebudayaan dan pariwisata;
  • bidang pekerjaan umum atau PU (openbare werken) yang meliputi bina marga, pengairan (sumber daya air), cipta karya, perumahan dan tata ruang;
  • bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
  • bidang pelayanan pertanahan;
  • bidang pertanian yang mencakup tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
  • bidang pertambangan dan energi; dan
  • bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.


Sedangkan pengkategorian urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit juga terdiri dari 12 badan dengan nomenklatur sebagai berikut:

  • bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
  • bidang penelitian dan pengembangan;
  • bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  • bidang lingkungan hidup;
  • bidang ketahanan pangan;
  • bidang penanaman modal;
  • bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
  • bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  • bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  • bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  • bidang pengawasan; dan
  • bidang pelayanan kesehatan.

 

Selain Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tercantum diatas, Gubernur/ Bupati/Walikota mempunyai wewenang untuk membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sehingga pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor dapat ditingkatkan, lebih sederhana, dan terpadu.

 

Faktor atau Variabel dalam Menata OPD atau Kelembagaan Daerah

 

Dalam menata OPD atau kelembagaan daerah harus memerhatikan sejumlah faktor dan variabel berikut ini :

  1. Jumlah kepadatan penduduk;
  2. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
  3. Kemampuan keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  4. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan;
  5. Sarana dan prasarana penunjang tugas;
  6. Potensi daerah dan proyeksi penyerapan tenaga kerja; dan
  7. Pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan.

Selain faktor-faktor di atas, yang paling penting bagi pemerintah daerah dalam menata organisasi perangkat daerah (OPD) adalah memerhatikan efisiensi, efektifitas, dan proporsionalitas sesuai dengan kemampuan dan karakteristik daerah masing-masing.

Dengan demikian, kebutuhan akan OPD pada masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Begitu juga dengan jumlah susunan organisasi yang akan disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.

 

Daftar Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)


Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Dari OPD tersebut juga terjadi penataan struktur. Secara umum daftar susunan OPD dari top level management sampai tingkat bawah sebagai berikut.

  • Perangkat Daerah Provinsi merupakan unsur pembantu Kepala Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi yang meliputi Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
  • Perangkat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah (Sekda) Kab/Kota, Sekretariat DPRD Kab/Kota, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
  • Sekretariat Daerah (Sekda) merupakan unsur staf yang bertugas untuk membantu Gubernur, Bupati atau Wali kota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
  • Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Akan tetapi, institusi-institusi tersebut bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah terhadap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah.
  • Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang bertugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  • Badan Pengawasan Daerah terdiri dari Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota. Lembaga tersebut adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota.
  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
  • Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
  • Unit Pelaksana Teknis yaitu unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
  • Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
  • Rumah Sakit Daerah yang terdiri dari rumah sakit umum daerah (RSUD) dan rumah sakit khusus daerah (RSKD), yaitu¬† sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
  • Kecamatan merupakan wilayah kerja camat yang bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
  • Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan.

 

Itulah penjelasan mengenai pengertian Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aturan pembentukan OPD dan daftar susunan OPD pada sebuah daerah. Semoga penjelasan ini bisa menambah pengetahuan Anda dan bermanfaat buat Anda.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *