Mengenal Pengadaan Barang dan Jasa, Metode dan Mekanismenya

Pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) yang dibiayai APBN/APBD merupakan bagian yang sangat penting dalam menggerakan perekonomian masyarakat. Bagi pemerintah, diperolehnya barang dan jasa pada setiap Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) akan menjadi faktor penentu keberhasilan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Pengadaan barang dan jasa berfungsi untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan tugas pemerintah akan berjalan lancar dan mencapai hasil yang maksimal. Selain itu, belanja untuk pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi signifikan terhadap pengembangan industri dalam negeri.

 

Via community.connection.com

 

Pengertian dan Tujuan PBJ

 

Pengadaan Barang/Jasa atau procurement adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh K/L/PD yang prosesnya dimulai dari persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Tujuan utama pengadaan barang dan jasa di pemerintah adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan efisien dalam penggunaan anggaran. Berikut ini selengkapnya mengenai tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah:

  1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,
  2. Meningkatkan peran serta UMKM,
  3. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional,
  4. Mendorong pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
  5. Menumbuhkan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

 

Peraturan PBJ Terbaru

 

Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan mengacu pada sejumlah peraturan dan kebijakan dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018  tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

 

Empat Pilar Pengadaan Barang/Jasa

 

Pengadan barang/jasa pemerintah menerapkan empat pilar Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan hal mendasar yang harus menjadi pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaann Barang/Jasa. Empat pilar tersebut adalah:

  1. Pengembangan Strategi dan Kebijakan, dengan pilar pertama ini diharapkan pengadaan barang/jasa mampu mendorong value for money dengan tidak lagi menjadikan harga termurah sebagai tolok ukur efisiensi dan efektivitas pengadaan.Kebijakan dan regulasi pengadaan diupayakan mampu mendorong pemerataan ekonomi dan membangun dunia usaha yang sehat melalui pelaksanaan pengadaan yang lebih sederhana
  2. Pilar kedua adalah Pengembangan Sistem Informasi dan Monitoring Evaluasi yang diwujudkan melalui pengembangan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik seperti SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), e-tendering, e-katalog, dan e-Monev.
  3. Pilar ketiga, Penguatan SDM dan kelembagaan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) selaku fasilitator pengembangan dan pembinaan SDM mendorong pem­bentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai organisasi mandiri di setiap K/L/PD, yang diisi oleh pejabat fungsional.
  4. Pilar keempat, yaitu LKPP menanamkan nilai integritas kepada pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan di sini meliputi pengelola pengadaan dan pelaku usaha (rekanan) pengadaan barang/jasa pemerintah.

Metode Pengadaan Barang/Jasa

 

Untuk menjalankan roda pemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Maka berdasarkan identifikasi kebutuhan akan didapatkan daftar kebutuhan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Lalu, bagaimana cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut sehingga pe­laksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?

Jawabannya, metode pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dua cara, yaitu dengan swakelola dan melalui Penyedia Brang/jasa.

Swakelola merupkan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/PD sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Selain cara swakelola pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara melalui penyedia barang/jasa dimana badan usaha atau orang perseorangan dipilih untuk menyediakan barang/ pekerjaan/ jasa konstruksi/ jasa lainnya.

 

Jenis Kebutuhan Barang/Jasa Pemerintah

 

Dalam melaksanaan pengadaan, dibutuhkan identifikasi jenis pengelompokan kebutuhan barang/jasa yang akan diadakan. Jenis-jenis barang/jasa dalam pelasakanaan pengadaan dibagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut :

  1. Barang, yaitu pengadaan pemerintah untuk memperoleh benda baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat diperdagangkan dan dimanfaatkan (tidak melanggar aturan).Misalnya: bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, dan mahluk hidup. 
  2. Pekerjaan Konstruksi, yaitu pengadaan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan yang mencakup pekerjaan arstektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungannya.

  3. Jasa Konsultansi, yaitu kebutuhan K/L/PD akan jasa layanan profesional di bidang keilmuan tertentu dikarenakan tidak terpenuhinya keahlian tersebut oleh SDM K/L/PD yang yang bersangkutan.

    Misalnya: pekerjaan jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk Pekerjaan Konstruksi di Dinas Perhubungan; pekerjaan jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum.

  4. Jasa Lainnya, yaitu kebutuhan K/L/PD akan jasa yang mengutamakan keterampilan (skillware) untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

    Misalnya: pekerjaan jasa boga (catering service); pekerjaan jasa layanan kebersihan (cleaning service); pekerjaan jasa penyedia tenaga kerja; pekerjaan jasa asuransi, perbankan dan keuangan; pekerjaan jasa penulisan dan penerjemahan; pekerjaan jasa akomodasi.

Pelaku Penting dalam Pengadaan Barang/Jasa

 

Metode pengadaan apapun yang dipakai, secara umum, ada 5 (lima) pelaku yang terlibat dalam proses pengadaan yang masing-masing bekerja secara independen dan tidak boleh saling memengaruhi, yaitu:

1. PA/KPA

Pengguna anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran K/L/PD yang bertugas menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP). Sedangkan KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunan APBD.

2. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

UKPBJ mempunyai tugas dan peran aktif dalam perencanaan strategis. Selain sebagai pelaku pekerjaan administrasi, UKPBJ menjadi salah satu alat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PPK atau pejabat pembuat komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi, spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai batas atas harga kontrak yang diperbolehkan, kontrak pengadaan dengan penyedia barang/jasa. PPK bukan hanya sebagai petugas administratif, namun juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kontrak, serta membuat keputusan apabila terjadi sengketa/permasalahan dalam pelaksanaan kontrak.

4.  Penyedia Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa atau juga dikenal sebagai rekanan adalah perorangan/badan usaha yang terpilih untuk menyediakan barang/jasa dengan harga tertentu.

5.  Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP atau PjPHP)

Salah satu poin perubahan yang tercantum dalam Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah definisi dan tugas PPHP atau PjPHP. Dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menjadi Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan. PPHP atau PjPHP tersebut sebagaimana pasal 1 angka 15 memiliki tugas utama, yakni sebatas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Demikianlah penjelasan mengenai apa itu pengadaan barang/jasa, tujuan, peraturan terbaru, jenis-jenis kebutuhan barang/jasa, metode dan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *