Fungsi Harga perkiraan sendiri (HPS) dan Cara Menyusun HPS untuk Semua Pekerjaan

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan,dimulai dari perencanaan, persiapan, proses pemilihan penyedia kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaan kontrak. Keberhasilan dari proses itu diawali dengan persiapan yang baik. Dalam persiapan ada beberapa hal yang harus ditetapkan, diantaranya penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh PPK.

 

Pengertian HPS

 

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perkiraan biaya atau harga atas pekerjaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara keahliaan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan dan penetapan HPS merupakan salah satu langkah strategis dalam pengadaan barang/jasa yang digunakan sebagai batas harga tertinggi agar Penyedia barang/jasa dapat melakukan penawaran. Dokumen HPS ini  disusun sebelum melakukan pembelanjaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

PPK tidak perlu menetapkan HPS untuk pekerjaan berikut ini :

  1. Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak  Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  2. Pengadaan barang/jasa melalui E-purchasing; dan
  3. Tender pekerjaan terintegrasi.

Sebelum menyusun harga perkiraan sendiri, langkah pertama yang harus dilakukan adalah PPK menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis (spek). Setelah spesifikasi ditetapkan selanjutnya PPK, baru menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Fungsi dan Kegunaan HPS

HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara Beberapa kegunaan dari HPS, yaitu :

  1. Pasal 26 ayat (5) no a. disebutkan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan (rinciannya).
  2. Sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
  3. Sebagai dasar untuk PPK menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS yang sudah ditambahkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

 

Cara Menyusun HPS

 

Fenomena yang seringkali terjadi bahwa dalam pelaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah banyak pejabat pengadaan yang kesulitan dalam menyusun HPS. Padahal semua K/L/PD yang akan melaksanakan pengadaan Barang/Jasa pada proses perencanaannya harus menetapkan nilai HPS.

Menyusun HPS membutuhkan keahlian dan harus dapat dipertanggung jawabkan. Selain harus memahami karakteristik spesifikasi barang/jasa yang akan dikerjakan, penyusun HPS juga harus mengetahui sumber dari barang/jasa tersebut, apakah harga yang digunakan sebagai dasar adalah harga barang pabrikan ataukah harga distributor ataukah harga pasar.

Untuk membuat HPS minimal PPK harus membandingkan dua harga yang berlaku di pasar, padahal untuk menemukan harga yang wajar di pasaran tidak mudah. HPS harus mencerminkan harga pasar dimana kegiatan akan dilaksanakan. Dengan bervariasinya harga pasar dan kemungkinan terjadi perubahan harga yang cukup sering, dalam penyusunan HPS tentunya harus secara cermat menentukan lokasi survei harga pasar dan waktu survei yang sehingga pada saat proses tender harga yang ditetapkan dalam HPS masih cukup kredibel untuk digunakan.

Masa berlaku HPS dibatasi 28 (dua puluh delapan) hari kerja sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

PPK dalam menyusun HPS dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli dengan berpedoman pada:

  1. Dokumen perencanaan yang memuat hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun;
  2. Pagu Anggaran di dalam DIPA/DPA, apabila DIPA/DPA belum ditetapkan dapat menggunakan dokumen RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah;
  3. Hasil review RAB yang di dalamnya membahas komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Data/informasi yang dapat digunakan oleh PPK dan tim untuk menyusun HPS antara lain:

  1. Harga pasar setempat, yaitu informasi mengenai berapa harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, dengan memperhatikan harga terupdate menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
  2. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
  3. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Bisa berasal dari sumber data situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
  4. Daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;
  5. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
  6. Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
  7. Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang disusun oleh konsultan perencana (engineer’s estimate);
  8. Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
  9. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut ini adalah perhitungan dan penyusunan HPS untuk masing-masing jenis pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

a. Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Barang

 

Perhitungan dan penyusunan HPS untuk pekerjaan pengadaan barang harus memperhitungkan komponen biaya berikut ini

  • Harga barang;
  • Biaya pengiriman;
  • Keuntungan dan biaya overhead;
  • Biaya instalasi;
  • Suku cadang;
  • Biaya operasional dan pemeliharaan; atau
  • Biaya pelatihan.

b. Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi

 

Perhitungan dan penyusunan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berpedoman pada hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (Engineer’s Estimate). Dokumen hasil perhitungan biaya harga satuan tersebut didapatkan dari Detail Engineering Design (DED) yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis dari yang dibuat oleh Konsultan Perencana.

Perhitungan dan penyusun HPS pekerjaan konstruksi harus memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar sebesar 15% (lima belas persen).

c. Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi

 

Perhitungan dan penyusunan HPS untuk Jasa Konsultansi dapat menggunakan:

1) Metode Perhitungan berbasis Biaya (cost-based rates)

Perhitungan dan penyusunan HPS yang menggunakan metode perhitungan tarif berbasis biaya terdiri dari :

  • Biaya langsung personel (Remuneration), yaitu ; biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak.
  • Biaya langsung non personel (Direct Reimbursable Cost), yaitu biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar seperti biaya sewa kendaraan, sewa kantor, biaya operasional kantor proyek, biaya ATK, biaya pencetakan, dan tunjangan harian.

2) Metode Perhitungan Berbasis Pasar (market-based rates), yaitu perhitungan dan penyusunan HPS yang dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan produk atau keluaran pekerjaan dengan berpedoman pada tarif/harga yang berlaku di pasar.an Misalnya pengadaan  jasa konsultansi desain halaman situs web.

3) Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (value-based rates), yaitu perhitungan dan penyusunan HPS yang dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang lingkup keahlian/reputasi/hak eksklusif yang disediakan/dimiliki jasa konsultan tersebut. Misalnya jasa konsultansi penilai integritas dengan menggunakan sistem informasi yang telah memiliki hak paten.

d. Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Jasa Lainnya

 

Perhitungan dan penyusunan HPS untuk Jasa Lainnya harus memperhitungkan komponen biaya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan antara lain:

  • Upah Tenaga Kerja;
  • Penggunaan Bahan/Material/Peralatan;
  • Keuntungan dan biaya overhead;
  • Transportasi; dan
  • Biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya.

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penyusunan HPS

 

Menyusun HPS harus meminimalisir kekeliruan dalam menetapkan nilai HPS, karena akan berpotensi terjadinya gagal lelang yang disebabkan oleh tidak ada penawaran yang nilainya di bawah HPS. Demikian pula sebaliknya apabila nilai HPS terlalu tinggi maka akan terjadi nilai penawaran penyedia jasa menjadi tidak wajar.

Sering juga terjadi kekeliruan dalam penjumlahan maupun perkalian dalam penyusunan HPS disebabkan kekurang telitian PPK dalam menjumlah maupun menghitung nilai HPS. Hal ini menyebabkan ada beberapa item pekerjaan yang tidak ikut terjumlahkan.

Apabila ini terjadi maka nilai total HPS tidak mengakomodir semua item pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dan akan berpotensi terjadi gagal lelang karena saat penyedia memasukkan harga penawaran yang mengakomodir semua item pekerjaan, nilai total penawaran berpotensi berada di atas HPS.

Berikut ini adalah hal-hal yang mesti diperhatikan saat penyusunan HPS yaitu :

1. Menentukan secara jelas jenis pekerjaan yang akan dibuatkan OE/HPS
2. Memahami seluruh dokumen pemilihan penyedia (dokumen lelang) dan periksa spesifikasi masing-masing mata pembayaran, serta periksa pasal-pasal dokumen PBJ terkait
3. Memeriksa dan mempelajari kondisi lapangan (lokasi base camp/quarry)
4. Menyusun uraian metoda kerja untuk masing-masing item pekerjaan dan metoda pelaksanaan untuk keseluruhan pekerjaan
5. Untuk pekerjaan konstruksi harus memperhatikan hal-hal berikut ini dalam penyusunan HPS-nya:

  • Menghitung kebutuhan bahan/material sesuai spesifikasi teknis item pekerjaan
  • Menghitung output/produktivitas peralatan (asumsi jenis & kapasitas alat yang akan digunakan)
  • Menghitung produktivitas tenaga kerja
  • memperhitungkan biaya peralatan dan upah tenaga kerja
  • Menghitung harga bahan/material di tempat pekerjaan

6. Menghitung item analisa harga satuan item pekerjaan

7. Menghitung total biaya per divisi pekerjaan
8. Memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead)
9. Menyusun rekapitulasi biaya
10. Mengumpulkan data atau informasi terupdate terkait dengan :

  • Dokumen anggaran
  • Analisis harga satuan (RAB) bersangkutan sewaktu pengajuan anggaran Daftar Usulan Kegiatan (DUK) – Daftar Usulan Proyek (DUP) – Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)
  • Enginer’s estimates
  • Harga satuan dasar upah, bahan, dan sewa alat setempat
  • Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi yang berwenang
  • Daftar biaya/tarif barang/jasa yang ditetapkan Pemerintah
  • Harga satuan paket kontrak sejenis sebelumnya
  • Perkiraan perhitungan biaya Harga Satuan kontrak terdekat
  • Daftar biaya standar Harga Satuan Umum (HSU)- Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) -Harga Satuan Pembangunan Bangunan/Gedung Negara (HSBGN) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

Demikianlah penjelasan mengenai apa itu harga HPS, fungsi dan kegunaannya, serta teknik penyusunan HPS. semoga mencerahkan untuk dunia PBJ yang lebih baik!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *