Cara Menghitung Dana Alokasi Umum (DAU) dan Contoh Implementasinya

Salah satu Dana Perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU ditransfer untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. DAU menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah.

Dana Alokasi Umum (DAU) ini merupakan bentuk transfer dari pemerintah pusat selain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) atau revenue sharing. Dengan adanya transfer dari pusat yang berupa DAU ini diharapkan dapat membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya.

Apa Itu Dana Alokasi Umum?

Dana Alokasi Umum adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan ke setiap daerah dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan belanja daerah.

DAU merupakan transfer yang bersifat block grant atau unconditional grant, artinya jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu dimana penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Tujuan transfer bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan fungsi-fungsinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia pada setiap satu tahun sekali sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan suatu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

 

Peran Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pembangunan. Tingginya transfer dari pusat ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sangat penting dalam membantu Pemerintah Daerah dalam menjaga dan menjamin tercapainya standar pelayanan dasar pada masyarakat.

Selain itu, peran DAU adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah atau mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah.

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh setiap daerah akan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

  1. Alokasi dasar, yaitu jumlah PNS yang ada di daerah.
  2. Jumlah penduduk yang ada di daerah.
  3. Luas wilayah daerah.
  4. Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan setiap tahun

 

Tahapan-tahapan Menghitung Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam implementasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) ke pemerintah daerah ada beberapa tahapan yang dilalui dengan dibantu oleh semua stakeholders yang terkait, yaitu tahapan tersebut meliputi:

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan karekteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk di dalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahapan pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR  RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Tahapan ini merupakan tahapan akhir yang membahas perhitungan DAU antara Pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU.

 

Cara Menghitung Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam menghitung DAU untuk daerah terdapat beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut:

  1. Besaran jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
  2. Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari besaranDAU sebagaimana ditetapkan di atas.
  3. DAU suatu daerah Kabupaten dan Kota tertentu ditetapkan berdasar perkalian jumlah DAU untuk kabupaten dan kota yang bersangkutan.
  4. Porsi daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

 

Contoh implementasi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk kepentingan belanja pegawai dan juga untuk pembangunan infrastruktur. Belanja Modal dalam bentuk pembangunan infrastruktur tersebut harus mendapatkan perhatian lebih karena infrastruktur menjadi daya tarik investasi. Selain juga diperlukannya belanja pegawai agar pemerintahannya bisa jalan.

Terutama untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang pembangunan infrastrukturnya masih rendah sangat penting untuk mengalokasikan DAU ini untuk. Jika infrastruktur di daerah sudah baik, maka investasi yang masuk pun juga akan besar pada gilirannya sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa ditingkatkan sehingga tidak terus-menerus tergantung pada dana pertimbangan (DAU, DAK, dan DBH) dari pusat.

Demikianlah penjelasan mengenai apa itu Dana Alokasi Umum (DAU) dan cara menghitung DAU untuk daerah provinsi dan  Kab/Kota. Semoga bermanfaat!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *